00.21
blognya deni tulank
This is featured post 1 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
This is featured post 3 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.
Jumat, 18 Februari 2011
pemerintah yang otoriter
Penangkapan aktivis dan mahasiswa yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan kalau pemerintahan saat ini semakin bersifat otoriter. Demokrasi selalu diidentikkan dengan kekerasan, padahal dua hal itu harus dipisahkan.
Pandangan itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit kepada SPdi Jakarta, Sabtu (28/6). Menurut dia, penangkapan sejumlah aktivis menunjukkan gejala kembalinya rezim otoriter, persis seperti pada masa Orde Baru (Orba).
Segalanya main tuduh. Demonstrasi itu butuh makanan dan transportasi. Jadi, sah saja jika ada yang membantu. Jangan lantas dicap menunggangi. Coba lihat, jika BIN menerima bantuan dana dari luar negeri, tapi mereka tak mau juga disebut ditunggangi, ujarnya.
Menurut dia, kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini juga mirip dengan masa Orba. BIN selalu menyimpulkan orang yang terkait dengan demonstrasi sebagai penunggang.
Dia juga menilai pemerintahan saat ini semakin tidak stabil. Hal itu terlihat sikap saling tuding di jajaran kabinet, terutama pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar yang menyebut ada menteri sontoloyokarena dianggap ikut menunggangi aksi demo.
Menurut Arbi, kondisi itu terjadi karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya memiliki kontrak dengan para menteri, tapi tidak dengan partai politik tempat para anggota kabinet itu berasal.
Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, 2009 nanti adalah tahun kelumpuhan. Terlihat sekali Presiden Yudhoyono tidak memelihara koalisi dengan partai politik yang mendukung pemerintahan. Koalisi yang terjadi mentah. Kepemimpinan pun menjadi buruk, katanya.
Direktur LBH Jakarta Asfinawati menilai tudingan Kepala BIN sarat muatan politik. Menurutnya, patut dipertanyakan apakah institusi seperti BIN dan kepolisian sudah bekerja untuk kepentingan negara (rakyat) atau kelompok tertentu.
Kejadian yang mencolok akhir-akhir ini bisa menjadi indikator untuk mengingat kembali rezim Orba. Salah satu contohnya, dilanggarnya peradilan yang adil di mana hak untuk didampingi pengacara masih belum maksimal. Padahal, itu hak semua warga negara. Ini jelas langkah mundur dari reformasi yang tengah bergulir, katanya.
Akui
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Effendy Choirie mengakui kalau dia salah satu anggota DPR yang ikut membiayai aksi unjuk rasa mahasiswa. Namun, dia menegaskan pendanaan aksi unjuk rasa seperti itu tidak masalah asal tidak berujung aksi anarki.
Saya mendukung pembiayaan demo dengan syarat sepanjang tidak melakukan tindakan anarki, kata mantan wartawan itu. Menurutnya, tidak salah kalau anggota DPR membantu biaya demonstrasi mahasiswa karena mereka memiliki fungsi yang sama, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG), Priyo Budi Santoso juga berpendapat jika ada anggota DPR membiayai aksi-aksi unjuk rasa untuk menyuarakan tegaknya kebenaran dan keadilan, merupakan tindakan yang sah-sah saja pada alam demokrasi saat ini. Yang salah jika pembiayaan bertujuan untuk aksi-aksi anarki dan mengganggu keamanan negara, katanya.
Ia meminta Kepala BIN tidak berspekulasi tentang nama anggota DPR yang disebut-sebut membiayai aksi unjuk rasa mahasiswa yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kepala BIN diminta untuk menyebutkan nama anggota DPR itu dan menegaskan apakah mereka terkait dengan aksi kekerasan.
Wakil Bendahara Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait menyatakan sikap Syamsir yang menggembar-gemborkan masalah temuan BIN tersebut justru menunjukkan kelemahan pemerintah dalam bidang intelijen.
Kalau memang benar ada temuan BIN seperti itu, mestinya langsung tunjuk orangnya. Atau, segera periksa pelakunya dan buktikan dia melanggar atau tidak, ujarnya. [ASR/128]
Pandangan itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit kepada SPdi Jakarta, Sabtu (28/6). Menurut dia, penangkapan sejumlah aktivis menunjukkan gejala kembalinya rezim otoriter, persis seperti pada masa Orde Baru (Orba).
Segalanya main tuduh. Demonstrasi itu butuh makanan dan transportasi. Jadi, sah saja jika ada yang membantu. Jangan lantas dicap menunggangi. Coba lihat, jika BIN menerima bantuan dana dari luar negeri, tapi mereka tak mau juga disebut ditunggangi, ujarnya.
Menurut dia, kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini juga mirip dengan masa Orba. BIN selalu menyimpulkan orang yang terkait dengan demonstrasi sebagai penunggang.
Dia juga menilai pemerintahan saat ini semakin tidak stabil. Hal itu terlihat sikap saling tuding di jajaran kabinet, terutama pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar yang menyebut ada menteri sontoloyokarena dianggap ikut menunggangi aksi demo.
Menurut Arbi, kondisi itu terjadi karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya memiliki kontrak dengan para menteri, tapi tidak dengan partai politik tempat para anggota kabinet itu berasal.
Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, 2009 nanti adalah tahun kelumpuhan. Terlihat sekali Presiden Yudhoyono tidak memelihara koalisi dengan partai politik yang mendukung pemerintahan. Koalisi yang terjadi mentah. Kepemimpinan pun menjadi buruk, katanya.
Direktur LBH Jakarta Asfinawati menilai tudingan Kepala BIN sarat muatan politik. Menurutnya, patut dipertanyakan apakah institusi seperti BIN dan kepolisian sudah bekerja untuk kepentingan negara (rakyat) atau kelompok tertentu.
Kejadian yang mencolok akhir-akhir ini bisa menjadi indikator untuk mengingat kembali rezim Orba. Salah satu contohnya, dilanggarnya peradilan yang adil di mana hak untuk didampingi pengacara masih belum maksimal. Padahal, itu hak semua warga negara. Ini jelas langkah mundur dari reformasi yang tengah bergulir, katanya.
Akui
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Effendy Choirie mengakui kalau dia salah satu anggota DPR yang ikut membiayai aksi unjuk rasa mahasiswa. Namun, dia menegaskan pendanaan aksi unjuk rasa seperti itu tidak masalah asal tidak berujung aksi anarki.
Saya mendukung pembiayaan demo dengan syarat sepanjang tidak melakukan tindakan anarki, kata mantan wartawan itu. Menurutnya, tidak salah kalau anggota DPR membantu biaya demonstrasi mahasiswa karena mereka memiliki fungsi yang sama, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG), Priyo Budi Santoso juga berpendapat jika ada anggota DPR membiayai aksi-aksi unjuk rasa untuk menyuarakan tegaknya kebenaran dan keadilan, merupakan tindakan yang sah-sah saja pada alam demokrasi saat ini. Yang salah jika pembiayaan bertujuan untuk aksi-aksi anarki dan mengganggu keamanan negara, katanya.
Ia meminta Kepala BIN tidak berspekulasi tentang nama anggota DPR yang disebut-sebut membiayai aksi unjuk rasa mahasiswa yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kepala BIN diminta untuk menyebutkan nama anggota DPR itu dan menegaskan apakah mereka terkait dengan aksi kekerasan.
Wakil Bendahara Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait menyatakan sikap Syamsir yang menggembar-gemborkan masalah temuan BIN tersebut justru menunjukkan kelemahan pemerintah dalam bidang intelijen.
Kalau memang benar ada temuan BIN seperti itu, mestinya langsung tunjuk orangnya. Atau, segera periksa pelakunya dan buktikan dia melanggar atau tidak, ujarnya. [ASR/128]
Kamis, 17 Februari 2011
ahmadiyah, agama baru?
Gonjang-ganjing Jemaah Ahmadiyah Indonesia sedang mencapai puncaknya akhir-akhir ini; berbarengan dengan usia organisasi damai ini yang sedang mencapai 100 tahun, juga bertepatan dengan 100 tahun Kebangkitan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jemaah Ahmadiyah berada hampir di 190 negara di dunia, termasuk sudah 83 tahun mereka berada di Indonesia . Di Bulan Mei pada tahun ini, jemaah Ahmadiyah di seluruh dunia mensyukuri 100 (27 Mei 1908 – 27 Mei 2008) tahun usia berdirinya Khilafat Akhir Zaman yang di emban oleh komunitas paling sabar ini. Di dirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Al-Masih Mau’ud-Imam Mahdi-Isa Al-Masih yang di janjikan, di nubuatkan oleh Nabi/Rasul yang paling mulia seantero dunia Nabi Besar Muhammad Rosulullah SAW di 1400 tahun silam.
Di tanggal 26 Mei 1908 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wafat, lalu sehari kemudian, 27 Mei 1908 di teruskan oleh Khalifah ke satu Hazrat Hakim Nuruddin, lalu kedua, ketiga, keempat dan sekarang komunitas kerohanian ini di pimpin oleh Khalifah kelima Hazrat Masroor Ahmad. Komunikasi searah di lakukan oleh pemimpinnya melalui saluran televisi (MTA- Muslim Televisi Ahmadiyah) yang dapat di terima dengan jernih melalui teknologi murah antena parabola di seluruh permukaan bumi, tidak tanggung-tanggung 24 jam penuh tanpa iklan, mereka memancarkan siaran dengan menyewa 7 (tujuh) satelit di luar angkasa sana, siapapun dapat melihat perkembangan komunitas ini yang benar-benar memperlihatkan organisasi Islam yang sejuk, damai dan indah. Di seluruh dunia komunitas Ahmadiyah mencapai kurang lebih 200 juta orang; hampir sama dengan penduduk Indonesia . Negara yang paling banyak pengikut ini ada di daerah asal Hazrat Bilal yaitu di belahan benua Afrika, kemudian di benua Eropa, di antaranya negara Perancis, Inggris, Belanda, Italia, German; di benua Eropa ini orang-orang berbondong-bondong mulai melirik Islam yang Rahmatan lil alamin, di benua Amerika, juga kawasan Arab tidak ketinggalan, lalu di benua Asia yang paling banyak berada di India sendiri, kemudian Pakistan dan di Indonesia ada sekira 500 ribu.
perlukah ahmadiyah dijadikan agama baru? pertanyaan ini yang membuat pemerintah bingung dalam menyikapinya. disisi ajarannya yang melenceng dari ajaran agama islam ahmadiyah juga kerap berlindung dibalik komnas ham.
